Masyarakat Pulau Juga Berhak atas BBM, Suharjo Muna: Jangan Putus Akses Mereka
SELAYARTODAY.COM|| Aktivis Pulau, Suharjo Muna menyayangkan apabila penanganan distribusi BBM untuk masyarakat wilayah kepulauan justru menimbulkan persoalan, padahal BBM tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses bahan bakar.
Suharjo menegaskan, BBM yang menjadi persoalan tersebut perlu dilihat secara utuh. Menurutnya, permintaan BBM itu bukan semata-mata inisiatif pihak APMS, melainkan berangkat dari kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah desa.
Hal itu, kata Suharjo, terlihat dari surat permohonan Pemerintah Desa Polassi kepada pimpinan APMS Putriana Jaya, yang meminta alokasi BBM berupa 2.000 liter Pertalite dan 4.000 liter Solar untuk menunjang aktivitas masyarakat setempat.
“Kalau kita melihat surat pemerintah desa, itu jelas merupakan permintaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada kebutuhan nelayan, pertanian, transportasi, distribusi barang dan kebutuhan ekonomi lainnya. Jangan sampai niat memenuhi kebutuhan masyarakat pulau justru dipandang secara keliru,” ujarnya.
Suharjo mengingatkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki karakter geografis yang berbeda dengan wilayah daratan. Banyak masyarakat di pulau-pulau yang tidak memiliki akses langsung terhadap APMS, sehingga kebutuhan BBM mereka sangat bergantung pada distribusi dan pengangkutan dari wilayah yang memiliki fasilitas penyaluran.
Menurutnya, persoalan BBM di Selayar tidak bisa hanya dilihat dari sisi pengawasan dan penindakan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pemerataan akses serta kondisi riil masyarakat kepulauan.
“Perlu dipahami bahwa kuota BBM yang masuk ke Selayar itu diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Selayar, bukan hanya masyarakat di daratan. Masyarakat di pulau juga punya hak yang sama untuk mendapatkan BBM guna menjalankan aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Ia menilai, pengawasan distribusi BBM memang penting dan harus dilakukan secara tegas apabila ditemukan penyimpangan, penimbunan, penjualan ilegal, atau BBM yang berasal dari sumber tidak resmi. Namun, pengawasan harus dilakukan dengan membedakan antara upaya penyalahgunaan BBM dengan distribusi yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah yang belum memiliki fasilitas penyalur resmi.
“Yang seharusnya menjadi perhatian serius adalah ketika ada BBM dari luar daerah yang masuk ke wilayah Selayar melalui jalur yang tidak jelas, tidak sesuai dokumen, atau diduga untuk kepentingan ilegal. Itu harus ditelusuri. Jangan sampai distribusi yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat pulau justru menjadi persoalan, sementara sumber BBM ilegal yang masuk malah tidak menjadi fokus utama,” lanjut Suharjo.
Suharjo juga mengkritik pendekatan pengawasan yang hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, tanpa disertai solusi konkret terhadap persoalan akses BBM yang dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan.
“Jangan hanya menggugurkan kewajiban melakukan pengawasan, tetapi tidak ada solusi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat Selayar yang berada di pulau-pulau. Kalau distribusi dipersoalkan atau dibatasi, lalu apa solusi yang disiapkan untuk masyarakat? Jangan sampai aturan ditegakkan, tetapi kebutuhan masyarakat justru diabaikan,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah dan pihak terkait seharusnya tidak hanya hadir ketika melakukan pengawasan, tetapi juga mencari jalan keluar agar masyarakat pulau tetap memperoleh akses BBM secara aman, legal, dan terjangkau. Mengingat BBM merupakan kebutuhan vital bagi aktivitas ekonomi, nelayan, transportasi, distribusi barang, serta kehidupan sehari-hari masyarakat kepulauan.
Ia juga meminta seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan distribusi BBM agar mengedepankan pendekatan yang proporsional, transparan, dan berbasis fakta. Penegakan aturan, menurutnya, harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak masyarakat atas kebutuhan energi.
Suharjo berharap persoalan tersebut dapat diklarifikasi secara terbuka dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat penerima, pihak APMS, serta instansi terkait agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan keresahan baru di tengah masyarakat kepulauan.
“Jangan sampai masyarakat pulau yang selama ini sudah menghadapi keterbatasan akses, biaya transportasi, cuaca, dan sulitnya mendapatkan BBM, kembali menjadi pihak yang paling dirugikan. Pengawasan itu penting, tetapi jangan sampai memutus akses kebutuhan masyarakat,” tutup Suharjo Muna.


Posting Komentar