Uang Negara Digelontorkan, JIAT-PLTS Selayar Wajib Terbuka ke Publik

SELAYARTODAY.COM|| Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dilaksanakan melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang menjadi langkah strategis mendukung sektor pertanian di Kepulauan selayar. Proyek penanganan kekeringan ini dirancang untuk memastikan ketersediaan pasokan air irigasi serta menjaga stabilitas hasil panen para petani.

​Mengingat besarnya cakupan infrastruktur dan alokasi anggaran negara yang digunakan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas pengerjaan fisik serta pengawasan teknis di lapangan. Pemantauan secara berkala dinilai penting untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung berfungsi sesuai standar kelayakan teknis yang ditetapkan.

​Pentingnya Keterbukaan Informasi Pelaksanaan Proyek

​Pemerhati kebijakan publik menekankan pentingnya transparansi informasi dalam setiap tahapan pengerjaan infrastruktur publik, khususnya yang memanfaatkan teknologi terbarukan seperti panel surya. Keterbukaan komunikasi antara pihak pelaksana, pengawas, dan kelompok tani penerima manfaat menjadi kunci utama kelancaran proyek.

​Dalam penyesuaian teknis lapangan, fleksibilitas kontrak seperti Contract Change Order (CCO) memang dimungkinkan secara aturan—misalnya akibat penyesuaian daya pompa, kondisi debit air tanah, atau pembaruan spesifikasi unit panel. Namun, penyampaian informasi mengenai penyesuaian tersebut secara jelas kepada masyarakat pengguna manfaat sangat diperlukan untuk menghindari simpang siur informasi.

​Menjaga Fungsi Teknis demi Manfaat Maksimal Petani

​Pengawasan ketat selama fase pengerjaan hingga uji fungsi (commissioning test) sangat menentukan daya guna sarana irigasi tersebut. Kesesuaian antara pasokan daya listrik dari sistem PLTS dan kapasitas mesin pompa submersible menjadi faktor utama dalam menghasilkan debit air yang stabil untuk mengaliri kawasan persawahan target.

​Oleh karena itu, sinergi antara tim pengawas internal instansi terkait, jenderal pengawas, serta peran aktif kelompok tani lokal sangat diharapkan agar manfaat fasilitas irigasi ini dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan.

​Saluran Komunikasi dan Pengaduan Resmi

​Sebagai upaya menjaga akuntabilitas pelayanan publik, Kementerian PUPR menyediakan saluran resmi bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan, menyalurkan aspirasi, atau menyampaikan kendala teknis di lapangan. Masyarakat dapat memanfaatkan kanal pengaduan resmi pemerintah, seperti portal SP4N-LAPOR!, guna memastikan seluruh fasilitas infrastruktur pertanian dapat beroperasi secara maksimal.