BERBAGI
Guru besar Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof Qasim Mathar. 

 

KABAR.NEWS, Jakarta – Guru Besar Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof Qasim Mathar dihadirkan sebagai ahli pada sidang Judicial Review Undang-Undang (UU) nomor 1/PNPS/1965 di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan Judicial Review tersebut dilayangkan oleh komunitas Ahmadiyah.

Prof Qasim juga menyinggung soal fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dijadikan patokan terkait tentang keislaman. 

“Fatwa MUI bukan patokan satu satunya keislaman. Kita harus hormati yang lain seperti fatwa MUI. Selalu ada kitab kitab yang dihormati masing masing penganut. Saudi bukan kiblat satu-satunya Islam. Di sana mazhabnya Wahabi. Itu kebijakan masing-masing negara,” ujarnya dikuti dari detikcom di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).

Ia pun mengingatkan kepada pemerintah agar tidak selalu mengurusi perbedaan pandangan keislaman. Karena, kata dia, akan menguras pikiran jika selalu berdebat soal keislaman. 

“Perbedaan itu adalah hal yang wajar dan tidak menyebabkan seseorang atau kelompok harus dinyatakan bukan Islam. Sekarang Ahmadiyah, mungkin berikutnya Syiah. Yang akan datang tiba gilirannya NU. Tiba gilirannya Muhammadiyah. Negara akan capek seperti itu,” papar Qasim.

Qasim berharap agar MK dapat memastikan semua peraturan yang terbit di bawah MK tidak membuat warga negaranya kehilangan hak untuk beribadah sesuai keyakinannya. Ini diyakini Qasim sejalan dengan UUD 1945.

Sidang itu digelar atas permohonan Komunitas Ahmadiyah yang menggugat UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, atau yang dikenal dengan UU Penodaan Agama. Pemohon meminta MK menafsirkan pasal di UU Penodaan Agama dimaknai:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatam mana menyimpang dari pokok-pokok ajatam agama itu

 

Penulis / Sumber : religiku

BERBAGI